Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
RSUD Karawang Gagal Serap Bantuan Rp18 Miliar, Anggota DPRD Jabar: Ini Konyol
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Sri Rahayu Agustina. Foto/Dok Sri Rahayu Agustina
A
A
A
KARAWANG - Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Sri Rahayu Agustina mendesak Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana mengevaluasi para pejabat RSUD Karawang yang dinilai tidak mampu bekerja. Gagalnya proyek pembangunan Gedung Maternitas untuk ibu hamil sebesar Rp18 miliar dari bantuan provinsi merupakan bukti ketidakmampuan pejabat RSUD mengelola uang negara.
"Ini konyol, masak tidak bisa menyerap bantuan dari provinsi sebesar Rp18 miliar untuk kepentingan ibu hamil. Alasan karena waktunya mendesak itu tidak mungkin karena itu sudah direncanakan sebelumnya. Apalagi bantuan provinsi yang lebih besar dari itu bisa dilaksanakan oleh kabupaten lain, masak Karawang tidak bisa. Mereka itu kerja untuk melayani masyarakat, kalau tidak bisa ya mundur, atau bupati harus copot mereka yang tidak mau kerja," kata Sri Rahayu, menanggapi gagal lelang pembangunan Gedung Maternitas RSUD Karawang.
Sri Rahayu yang merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Karawang dan Purwakarta ini sangat menyesalkan karena manajemen RSUD tidak mampu mengelola bantuan dari provinsi dengan baik. Dia menilai ada sesuatu yang harus diungkap kenapa terjadi gagal kontrak. "Itu harus diusut karena pemenang lelang sudah ada kok sampai gagal. Kalau alasan masalah waktu yang mepet itu tidak masuk akal karena rencana pembangunan ini sudah disiapkan dengan matang, baru bantuan ini turun," katanya.
Sri Rahayu mengatakan, dia sangat yakin bupati tidak mengetahui secara persis kenapa sampai terjadi gagal kontrak. Dia menduga ada sesuatu yang ditutupi oleh jajaran RSUD hingga terjadi gagal kontrak. Sri mengatakan, pembangunan Gedung Maternitas sangat penting untuk melayani ibu hamil dan menjadi kebutuhan masyarakat Karawang.
"Jadi bohong kalau ada pejabat RSUD bilang gagalnya pembangunan gedung Maternitas tidak berdampak, ya pasti ada dampaknya untuk masyarakat khususnya ibu hamil. Harusnya kita punya gedung itu tapi gagal karena ketidakmampuan pejabatnya," kata Sri.
"Ini konyol, masak tidak bisa menyerap bantuan dari provinsi sebesar Rp18 miliar untuk kepentingan ibu hamil. Alasan karena waktunya mendesak itu tidak mungkin karena itu sudah direncanakan sebelumnya. Apalagi bantuan provinsi yang lebih besar dari itu bisa dilaksanakan oleh kabupaten lain, masak Karawang tidak bisa. Mereka itu kerja untuk melayani masyarakat, kalau tidak bisa ya mundur, atau bupati harus copot mereka yang tidak mau kerja," kata Sri Rahayu, menanggapi gagal lelang pembangunan Gedung Maternitas RSUD Karawang.
Sri Rahayu yang merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Karawang dan Purwakarta ini sangat menyesalkan karena manajemen RSUD tidak mampu mengelola bantuan dari provinsi dengan baik. Dia menilai ada sesuatu yang harus diungkap kenapa terjadi gagal kontrak. "Itu harus diusut karena pemenang lelang sudah ada kok sampai gagal. Kalau alasan masalah waktu yang mepet itu tidak masuk akal karena rencana pembangunan ini sudah disiapkan dengan matang, baru bantuan ini turun," katanya.
Sri Rahayu mengatakan, dia sangat yakin bupati tidak mengetahui secara persis kenapa sampai terjadi gagal kontrak. Dia menduga ada sesuatu yang ditutupi oleh jajaran RSUD hingga terjadi gagal kontrak. Sri mengatakan, pembangunan Gedung Maternitas sangat penting untuk melayani ibu hamil dan menjadi kebutuhan masyarakat Karawang.
"Jadi bohong kalau ada pejabat RSUD bilang gagalnya pembangunan gedung Maternitas tidak berdampak, ya pasti ada dampaknya untuk masyarakat khususnya ibu hamil. Harusnya kita punya gedung itu tapi gagal karena ketidakmampuan pejabatnya," kata Sri.
(zik)
Explore More