alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Rekrutmen CPNS, BKPSDM KBB Belum Terima Surat Resmi dari Kemenpan RB

Adi Haryanto
Rekrutmen CPNS, BKPSDM KBB Belum Terima Surat Resmi dari Kemenpan RB
Kepala BKPSDM KBB Asep Ilyas. Foto/SINDOnews/Adi Haryanto

BANDUNG BARAT - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bandung Barat (KBB), belum menerima surat resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terkait persiapan pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 11 November 2019.

"Kalau berita kami sudah dengar dan banyak tersebar untuk pendaftaran CPNS. Tapi resminya belum dapat surat dari Kemenpan RB," kata Kepala BKPSDM KBB Asep Ilyas, Selasa (29/10/2019).

Menurut dia, Kemenpan RB telah resmi merilis jadwal pelaksanaan CPNS yang untuk pendaftaran rencannya akan dimulai pada 11 November 2019 mendatang secara daring atau online.



Meski belum mendapat surat resmi tapi pihaknya masih melakukan persiapan seperti mempersiapkan Panitia Seleksi Daerah (Panselda).

Sejuh ini, kata dia, Pemda KBB sudah mengajukan sebanyak 350 kuota dalam CPNS tahun ini. Jumlah itu dibagi dua untuk pekerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) 70% dan untuk CPNS 30%.

Walaupun sebelumnya pengajuan itu sudah mendapatkan persetujuan tapi bisa saja jumlahnya kembali berubah selama belum mendapat surat resmi dari pemerintah pusat.

"Makanya kami belum bisa mengumumkan secara resmi untuk pelaksanaan seleksi CPNS di KBB, karena untuk mengumumkannya, harus ada surat resmi dari pemerintah pusat," tutur Asep.

Dia mengemukakan, dari jumlah kuota 350 itu, formasinya paling banyak untuk pelayanan dasar seperti, tenaga bidang pendidikan dan tenaga kesehatan di lingkungan Pemkab Bandung Barat.

Tapi untuk formasi lain juga banyak yang dibutuhkan meski jumlahnya tidak terlalu banyak karena ada skala prioritas dan analisis beban kerja yang dilakukan dalam menghitung kebutuhan pegawai.

"Untuk kebutuhan tenaga kalau dilihat secara keseluruhan merata, tapi yang prioritas dan paling banyak dibutuhkan ada di pelayanan dasar," pungkas Kepala BKPSDM.



(awd)