Soal Pemangkasan Eselon, Ini Kata Bupati Majalengka Karna Sobahi
A
A
A
MAJALENGKA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana menyederhanakan birokrasi. Salah satu langkah atau kebijakan yang segera dilakukan adalah penyederhanaan eselonisasi.
Menanggapi rencana Presiden itu, Bupati Majalengka Karna Sobahi mengatakan, pihaknya akan mengikuti sepenuhnya kebijkan tersebut. Namun, dia mengaku belum mengetahui apakah kebijakan itu hanya berlaku di tingkat tertentu atau menyeluruh.
"Apakah sampai level bawah (kabupaten/kota) atau hanya di kementerian. Ya kami kan belum tau," kata Karna seusai menghadiri rapat di Gedung DPRD Majalengka, Selasa (21/10/2019).
Jika nanti kebijakan itu berlaku menyeluruh, ujar Karna, sudah tentu pihaknya akan menjalankan keputusan tersebut. Ketika rencana itu ditetapkan, pemerintah ingin lebih menekankan lagi tugas dari pejabat yang bersangkutan.
"Ya tentu kami harus manut (patuh dan taat). Karena itu sistem yang akan dibangun. Karena di daerah tidak ada lagi eselon V, eselon III, yang ada pejabat fungsional lebih menekankan kepada aspek tugas dan keahlian," ujar dia.
"Ya tentu kita tidak akan mengubah sebuah pola. Tetap nantinya ( sebagai contoh) bidang pertanian, perikanan, tetap begitu kan. Hanya tidak disebut eselon III, hanya itu. Cuma itu menurut saya. Jadi menekankan kepada aspek tugas, operasionalnya," tutur Karna.
Menanggapi rencana Presiden itu, Bupati Majalengka Karna Sobahi mengatakan, pihaknya akan mengikuti sepenuhnya kebijkan tersebut. Namun, dia mengaku belum mengetahui apakah kebijakan itu hanya berlaku di tingkat tertentu atau menyeluruh.
"Apakah sampai level bawah (kabupaten/kota) atau hanya di kementerian. Ya kami kan belum tau," kata Karna seusai menghadiri rapat di Gedung DPRD Majalengka, Selasa (21/10/2019).
Jika nanti kebijakan itu berlaku menyeluruh, ujar Karna, sudah tentu pihaknya akan menjalankan keputusan tersebut. Ketika rencana itu ditetapkan, pemerintah ingin lebih menekankan lagi tugas dari pejabat yang bersangkutan.
"Ya tentu kami harus manut (patuh dan taat). Karena itu sistem yang akan dibangun. Karena di daerah tidak ada lagi eselon V, eselon III, yang ada pejabat fungsional lebih menekankan kepada aspek tugas dan keahlian," ujar dia.
"Ya tentu kita tidak akan mengubah sebuah pola. Tetap nantinya ( sebagai contoh) bidang pertanian, perikanan, tetap begitu kan. Hanya tidak disebut eselon III, hanya itu. Cuma itu menurut saya. Jadi menekankan kepada aspek tugas, operasionalnya," tutur Karna.
(awd)