Guru PNS Minim, FAGI Minta Moratorium CPNS Dicabut

BANDUNG - Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Jawa Barat meminta pemerintah mencabut moratorium CPNS bagi guru. Saat ini, jumlah guru PNS di sekolah dinilai terlalu minim.

Ketua FAGI Jabar Iwan Hermawan mengatakan, berdasarkan laporan dari beberapa anggota FAGI Jawa Barat, di beberapa SMA dan SMK Negeri di Jawa barat mengalami kekurangan guru PNS. Dia mencontohkan, di Kota Bandung SMA dan SMK negeri guru PNS tinggal 60%.

Tak hanya itu, kekosongan guru PNS juga terjadi di sejumlah daerah di Jawa Barat. “Di SMAN Rancabuaya Garut selatan dan SMAN Cibinong Cianjur masing-masing hanya 1 orang guru PNS," kata Iwan di Bandung, Rabu (5/9/2018).

Menurut dia, kosongnya guru PNS merupakan dampak dari serempaknya pengangkatan guru pada saat masa orde baru. Sehingga periode pensiun cenderung serempak. Atas dasar itu, FAGI mengusulkan agar pemerintah mencabut moratorium rekrutmen calon PNS guru dan segera melakukan rekrutmen guru PNS.

“Jika tidak lulus menjadi CPNS, mestinya mereka diberi SK status guru honorer tetap daerah sehingga mereka bisa ikut sertifikasi guru agar bisa mendapat TPG dari APBN. Jika tidak bisa disertifikasi karena terhambat kualifikasi, berilah mereka upah sesuai UMP,” kata Iwan.

Pihak sekolah, kata dia, untuk menutupi kekurangan guru terpaksa sekolah merekrut guru honorer tapi gaji yang didapat masih jauh besarnya dari guru PNS. Guru honorer, kata dia, ada yang sudah mendapat honor dari Pemda Jabar sebesar Rp85.000 per jam per bulan.

Honorer yang mendapat gaji ini, masih beruntung. Namun, masih banyak yang belum mendapat honor dari pemprov, mereka rata-rata di bayar Rp50.000 per jam per bulan.

"Ironisnya guru honorer tersebut kerja sebulan yang di bayar hanya satu minggu entah peraturan dari mana kebijakan yang tidak manusiawi tersebut," tandas dia.