alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Pengamat Nilai Tak Ada Kondisi Mendesak Jokowi Terbitkan Perppu

Agus Warsudi
Pengamat Nilai Tak Ada Kondisi Mendesak Jokowi Terbitkan Perppu
Para pembicara diskusi publik bertajuk Membedah Subtansi dan Urgensi Perppu KPK di Aula Madya UIN Syarif Hidayatullah Ciputat, Senin (14/10/2019). Foto/Panitia Diskusi

JAKARTA - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah disahkan. Namun, setelah mendapat desakan dari sejumlah kalangan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti (Perppu) UU KPK hasil revisi.

Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai, Perppu KPK yang diwacanakan Presiden Jokowi masih menggantung karena tidak ada lagi tekanan dari publik.

Karena itu, tidak ada lagi kondisi yang mendesak Jokowi menerbitkan Perppu KPK. "Tidak ada kegentingan untuk mengeluarkan Perppu. Kalau tidak ada presure, ya saya melihat (wacana) Perppu itu menggantung," kata Adi saat menjadi pembicara diskusi publik bertajuk "Membedah Subtansi Dan Urgensi Perppu KPK" di Aula Madya UIN Syarif Hidayatullah Ciputat, Senin (14/10/2019).



Menurut Adi, Presiden Jokowi dilematis. Pada satu sisi, dia terjebak pada sikap partai politik yang mendukung pengesahan UU KPK versi revisi, tapi di sisi lain Jokowi didesak oleh sebagian publik untuk mengeluarkan Perppu KPK "Apa pak Jokowi mau ikut partai atau publik. Tapi kalau mau ikut publik, publik atau mahasiswa yang mana?" ujar dia.

Pernyataan Jokowi yang pernah disampaikan kepada publik perihal dirinya mempertimbangkan mengenerbitkan Perppu karena ada gerakan mahasiswa, tutur Adi, hal itu karena Jokowi bersikap untuk menetralisir keadaan.

"Tapi sekarang tidak ada lagi presure dari mahasiswa. Tidak ada lagi demo. Demo hanya sekali sampai dua kali kan," tutur Adi.

Adi mengungkapkan, mahasiswa atau aktivis bisa menemui Presiden, DPR, dan MPR terkait anggapan bahwa UU KPK hasil revisi melemahkan KPK. Harus ada konsolidasi secara matang jika mendesak Presiden menerbitkan Perppu KPK.

"Publik kalau tidak terkonsolidasi, sulit Perppu ini dikeluarkan. Mahasiswa kalau diundang Presiden ya datang. Datangi juga ketum-ketum partai, fraksi-fraksi. Ajak diskusi. Tunjukkan pasal-pasal yang dianggap mengkriminalisasi KPK. Kalau demo harus dengan cara-cara yang benar. Bubar kalau sudah jam 6 (18.00 WIB)," ungkap dia.

Pengamat hukum Chrisman Damanik mengatakan, UU KPK hasil revisi sebenarnya ikhtiar baik dari DPR dan pemerintah. Namun sayang, upaya DPR dan pemerintah untuk menguatkan KPK justru dianggap sebagai upaya mengkriminalisasi KPK.

Akibatnya, UU KPK versi revisi menuai polemik. Bahkan ada yang mendesak presiden menerbitkan Perppu. "Apakah Perppu itu akan otomatis menjadi UU. Perppu bisa dibuat karena hak subjektivitas presiden karena ada hal ikhwal keadaan mendesak. Itu (kondisi mendesak dan atau negara dalam keadaan genting) penafsirannya diserahkan kepada Presiden," kata Chrisman.

Dia mengemukakan ada dua hal yang dapat dilakukan Presiden selain menerbitkan Perppu. Misalnya, mereka yang tidak sepakat dengan UU KPK hasil revisi dapat menempuh judicial review ke Mahkamah Kontitusi (MK). "JR (judicial review) saja ke MK. Apa sebenarnya yang tidak pas dari UU ini," ujar dia.

Hal kedua yang bisa dilakukan, tutur Chrisman, DPR periode 2019-2024 bisa meninjau ulang UU KPK versi revisi. "Itu namanya legislatif review. Jadi DPR bisa mengkaji ulang," tutur Chrisman.

Sementara itu, Sekjen Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Riyan Hidayat meminta mahasiswa dan akitvis tidak terjebak pada freaming media massa dalam mengangkat isu ketika hendak menyampaikan sikap dan aspirasi. "Bagaimana kita menganalisa peristiwa-peristiwa sosial sehingga kita adil dalam bersikap," katan Riyan.

Dia menyatakan, mahasiswa harus lebih dahulu melakukan kajian sebelum bergerak atau melakukan aksi demonstrasi. Jika misalnya ingin mengangkat isu persoalan hukum, seperti pemberantasan korupsi, diperlukan konsolidasi antarmahasiswa untuk menyamakan persepsi.

"Kami sepakat menolak korupsi. Korupsi memang tak bisa dihilangkan. Tidak ada yang sempurna. Kita bergerak untuk meminilisir. Jangan kami ini dituduh prokoruptor. Kita harus cerdas membaca isu. Ada yang bilang demo ini ditunggangi. Meski tidak ditunggangi, tapi ada yang mengatakan ada yang menunggangi. Kalau gerakan tidak dihitung secara matang, maka ini akan menjadi persoalan ke depan," ujar dia.

Hal sama disampaikan Ketua Umum DPP Permahi IM Andrean Saefuddin. Andrean. Andrean mengatakan, mahasiswa jangan terjebak pada isu, seperti Perppu KPK.

Menurut Andrean, UU KPK baik sebelum maupun setelah direvisi, harus dibaca terlebih dulu. Sebab, membaca subtansi sangat penting untuk mengetahui persoalan.

"Kalau menyoal perppu, kita harus tahu subtabsi. Kalau sudah tahu subtansi baru urgensinya apa itu Perppu KPK. Kerena yang disorot hanya perppu, bukan subtansinya. Dalam kontitusi, perppu itu kewenangan Presiden," pungkas Andrean.



(awd)