Kesadaran Warga Pangandaran Laporkan Kekerasan terhadap Anak Rendah

PANGANDARAN - Kasus kekerasan terhadap anak, baik fisik maupun seksual di Kabupaten Pangandaran disinyalir masih tinggi.

Namun, tingkat kesadaran korban dan keluarganya untuk melapor ke penegak hukum atau lembaga berwenang, masing rendah.

Anggota DPRD Pangandaran dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yenyen Windiani mengatakan, penyebab masih rendahnya kesadaran itu disebabkan oleh masyarakat masih menilai kekerasan seksual menyipang terhadap anak hal yang tabu.

"Masyarakat lebih memilih diam jika terjadi kekerasan atau seks menyimpang terhadap anak. Lantaran malu, sehingga penanganan dari pemerintah belum maksimal," kata Yeyen.

Meski begitu, dia meminta perlindungan anak harus dimaksimalkan. Apalagi kekerasan terhadap anak dan anak menjadi korban perilaku seks menyimpang masih saja terjadi.

"Kami harap pemerintah dan DPRD ,juga masyarakat, aktif memberikan kesadaran kepada orang tua dalam mengawasi anak," ujar dia.

Yenyen menuturkan, persoalan ketabuan atas kasus kekerasan dan seks menyimpang yang menimpa anak, harus diselesaikan secara tuntas.

"Apabila kasus kekerasan anak dan seks menyimpang dianggap hal tabu dan cukup diselesaikan secara kekeluargaan, dampak ke depan akan terjadi hal lain yang lebih fatal," tutur Yenyen.

Menurut dia, advokasi, pendampingan, pembinaan dan pemulihan mental kepada anak korban kekerasan dan seks menyimpang perlu ditempuh agar peristiwa serupa tidak terulang.

Plt Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBP3A) Kabupaten Pangandaran Tonton Guntari mengatakan, pihaknya telah melakukan penertiban administrasi dan dokumentasi terkait perlindungan anak.

"Kami dari KBP3A sudah melangkah membenahi personel dan menata dokumen dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten," kata Tonton.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar berani melaporkan kasus kekerasan dan penyimpangan seksual terhadap anak, ujar Tonton, pihaknya akan terus menggelar sosialisasi.

"Ke depan kami akan terus menggelar sosialisasi melalui kader dan penggerak di tingkat desa agar kesadaran masyarakat atas pentinggnya perlindungan anak meningkat," ujar dia.

Selain itu, tutur Tonton, Pangandaran berada di peringkat empat Kabupaten Layak Anak (KLA) di Jawa Barat. "Kami tidak ingin Kabupaten Pangandaran menjadi ganjalan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meraih predikat Provinsi Layak Anak," tutur Tonton.