Terbitkan Obligasi Daerah, Pemprov Jabar Bentuk Tim Percepatan

BANDUNG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat membentuk tim percepatan untuk merealisasikan penerbitan obligasi daerah yang sempat tertunda.

Kepala Biro Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Investasi Sekretariat Daerah (Setda) Jabar Noneng Komara mengakui, meski mengalami penundaan, rencana penerbitan obligasi daerah memiliki banyak kemajuan.

Menurut Noneng, rencana penerbitan obligasi daerah sebagai sumber pendanaan pembangunan kembali digulirkan karena Pemprov Jabar optimistis mampu menggaet dana publik.

"Prosesnya kami lanjutkan lagi, sekarang akan dibentuk tim percepatan," kata Noneng di Bandung, Jumat (11/10/2019).

Noneng mengemukakan, tim percepatan yang dibentuk ini akan bertugas mengawal seluruh proses penerbitan obligasi daerah, mulai dari konsultasi dengan lembaga di tingkat pusat hingga merumuskan rancangan peraturan daerah (raperda) bersama DPRD Jabar.

"Tim ini gabungan personel yang ditunjuk dari Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), Badan Pendapatan, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Biro BUMD dan Investasi," ujar dia.

Tugas lain tim ini, kata Noneng, yakni merumuskan besaran obligasi yang dibutuhkan, menentukan tenor, mencari anchor, underwriter, hingga menentukan proyek-proyek infrastruktur mana saja yang bisa dibiayai dengan skema tersebut.

"Dari mulai proyeknya, raperda hingga perda. Nanti tim ini akan menjadi unit yang mengurusi urusan obligasi sesuai kapasitas masing-masing," tutur Noneng.

Noneng mengungkapkan, meski Pemprov Jabar sudah pernah mendapatkan shadow rating untuk penerbitan obligasi daerah AA minus dari PT Perfindo pada 2013 lalu, namun upaya mendapatkan rating tersebut harus dimulai lagi dari awal.

"Harus mulai lagi dari awal, nanti tim percepatan ini akan menghitung seluruh kebutuhan detil obligasinya," ungkap Noneng.

Dia juga belum bisa memastikan besaran dana yang bisa digaet dari masyarakat lewat obligasi daerah ini. Namun, lewat obligasi ini, setidaknya Pemprov Jabar secara bertahap bisa meraih pendanaan hingga Rp10 triliun.

"Akan bertahap, tidak sekaligus Rp10 triliun. Tahun pertama misalnya untuk membangun proyek apa, tahun berikutnya apa," kata Noneng.

Pihaknya optimis, skema pendanaan pembangunan lewat obligasi akan diminati masyarakat sebagai salah satu bentuk investasi. Terlebih, belakangan banyak masyarakat yang menjadi korban investasi bodong.

Fenomena tersebut menurutnya menjadi bukti bahwa minat masyarakat berinvestasi tinggi, sekalipun risiko keamanannya besar.

"Kalau obligasi jelas dan aman. Kasus investasi bodong menunjukan masyarakat kita punya uang, tapi tidak mendapat edukasi yang benar soal investasi," ujar dia.

Meski sudah siap menggulirkan proses penerbitan obligasi daerah, pihaknya mengaku kesulitan mencari rujukan daerah yang sudah menerbitkan obligasi daerah di Indonesia. Jawa Tengah yang terbilang sudah memproses skema ini pun, menurut Noneng, menemui ganjan dalam mengakselerasi obligasi daerah.

"Kami tidak punya benchmark di sini. Kalau di luar ada Jepang dan Korea Selatan. Lewat obligasi kondisi ekonomi mereka stabil," pungkas Noneng.