Ketum PBNU: Mudah-mudahan Ada Menteri Urusan Pesantren

JAKARTA - Menjelang pelantikan Joko Widodo (Jokowi) dan KH Ma'ruf Amin sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 pada 20 Oktober 2019 mendatang, kabar soal susunan kursi kabinet santer dibicarakan. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj mengusulkan agar Jokowi membentuk pos kementerian baru yakni Kementerian Urusan Pesantren.

"Mudah-mudahan nanti ada menteri urusan pesantren dan di APBN ada anggaran untuk pesantren," katanya saat menerima silaturahmi PDI Perjuangan dengan para santri Pondok Pesantren Luhur Al Tsaqafah asuhan Kiai Said di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2019) malam.

Kiai Said bersyukur di bawah pemerintahan Jokowi, UU Pesantren sudah disahkan. Bahkan, PDI Perjuangan termasuk yang ngotot mengundangkannya. Bukan hanya RUU Pesantren, PDI Perjuangan juga bekerja keras menggolkan Hari Santri oleh Presiden Jokowi. "Tokoh NU lah yang mengusulkan Hari Pancasila pada 1 Juni," katanya.

Dengan UU Pesantren itu, kata dia, peningkatan kualitas pesantren akan lebih terjamin. Sebab perhatian negara akan lebih terhadap pesantren, termasuk penganggarannya. Kiai Said menilai, Jokowi adalah seorang nasionalis sekaligus santri.

Sebab Jokowi juga melaksanakan rukun Islam dengan baik seperti salat lima waktu, puasa sunnah Senin-Kamis, umrah, dan naik haji. Selain seorang santri, wakilnya Kiai Ma'ruf Amin juga seorang nasionalis sejati. "Maka kemenangan Jokowi-Ma'ruf alhamdullilah adalah simbol kemenangan Nasionalis dan Santri," kata Kiai Said.

Kiai Said meyakini segala permasalahan dan manajemen negara ke depan akan lebih baik. "Selesai masalah Indonesia kalau santri dan nasionalis sudah bersatu," tandasnya.