Polri Perlu Waspadai 3 Kelompok yang Ingin Gagalkan Pelantikan Jokowi

JAKARTA - Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019-2024, Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin akan dilantik pada 20 Oktober mendatang. Menjelang pelantikan, kepolisian diminta untuk mewaspadai pergerakan tiga kelompok yang dinilai bertujuan menggagalkan pelantikan Jokowi-Ma'ruf.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan, Polri dan jajaran intelijen perlu mewaspadai adanya manuver politik dari tiga kelompok yang ingin menggagalkan pelantikan Jokowi sebagai presiden periode kedua.

"Manuver itu akan mereka kamuflase dengan aksi-aksi demo anarkis untuk menolak UU KUHP, UU KPK dan lainnya," ujar Neta kepada wartawan, Senin (7/10/2019).

IPW menjelaskan, kelompok itu akan memperalat oknum mahasiswa dan kalangan preman dalam menggulirkan aksinya. Ketiga kelompok itu yakni koalisi kelompok radikal keagamaan dan koalisi kelompok sekuler yang tidak puas dengan pemerintahan Jokowi karena kepentingannya tidak terakomodasi, serta kelompok yang mencoba memainkan bargaining posisi dengan Jokowi.

"IPW yakin manuver ketiga kelompok itu tidak akan menuai hasil, tapi jajaran kepolisian tetap perlu mencermatinya agar aksi aksi yang dikamuflase ketiga kelompok itu tidak menimbulkan kekacauan dan kerusakan di ibukota Jakarta," tuturnya.

Menurut dia, aksi demo di sejumlah kota di Papua yang berujung pada terjadinya kerusuhan sosial membuat konsentrasi Polri terbelah. Begitu juga penempatan personel menjadi terbelah antara mengamankan Papua dan berkonsentrasi mengantisipasi keamanan situasi Jakarta.

"Dalam mempersiapkan keamanan Jakarta saat pelantikan Jokowi sebagai presiden, Polri perlu meminta tambahan dukungan personil TNI dalam mengamankan objek objek vital," tutur Neta.

Selain itu, ungkapnya, intelijen kepolisian perlu memantau kantong-kantong radikalisme di seputar Jabodetabek serta memburu penyandang dana aksi demo yang berniat menggagalkan upaya pelantikan Jokowi sebagai presiden, 20 Oktober mendatang.

Dia menegaskan, tindakan persuasif, preventif, dan antisipatif yang tegas perlu dilakukan jajaran kepolisian, jauh sebelum pelantikan presiden dilakukan. "Polri harus berani bersikap tegas demi menjaga keamanan masyarakat luas dan sikap tegas Polri itu pasti akan didukung masyarakat," katanya.