alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Anggota DPR Minta Pemerintah Cabut Subsidi Pencemar Sungai

Agung Bakti Sarasa
Anggota DPR Minta Pemerintah Cabut Subsidi Pencemar Sungai
Anggota DPR RI Dedi Mulyadi mengumpulkan sampah saat menelusuri alur Sungai Cilamaya, Jumat 4 Oktober 2019. Foto/Istimewa

BANDUNG - Anggota DPR RI Dedi Mulyadi meminta pemerintah pusat memberikan efek jera bagi masyarakat yang terbukti mencemari sungai dengan cara mencabut subsidi yang selama ini diterimanya.

Menurut Dedi, sanksi yang menimbulkan efek jera jangan hanya diberikan kepada pihak industri nakal, melainkan juga masyarakat. Pasalnya, tidak sedikit masyarakat yang masih menunjukkan perilaku tak bertanggung jawab dengan membuang limbahnya ke sungai.

"Pencabutan subsidi oleh pemerintah bisa menjadi efek jera bagi warga yang masih tidak memiliki kepedulian dengan membuang sampah atau limbah ke sungai," tegas Dedi dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Minggu (6/10/2019).



Dedi yang juga Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat ini mengungkapkan, usulan tersebut mengemuka setelah pihaknya terjun langsung menelusuri alur Sungai Cilamaya  yang terbentang dari Subang, Purwakarta, hingga Karawang, Jumat 4 Oktober 2019.

Menurut Dedi, pencemaran di Sungai Cilamaya sangat kompleks. Sebab, sumber pencemaran terjadi mulai dari hulu hingga hilir sungai. Di bagian hulu, pencemaran didominasi limbah domestik, sementara di bagian hilir limbah industri.

Dedi memandang, untuk menyelesaikan persoalan pencemaran sungai, khususnya yang dilakukan masyarakat, pemerintah harus membuat regulasi yang disertai sanksi tegas, seperti mencabut subsidi pendidikan. "Bagi industri yang membuang limbah ke sungai juga diberi sanksi tegas berupa pencabutan izin usaha jika teguran tak digubris," imbuh Dedi.

Lebih jauh Dedi mengatakan, saat ini, kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap lingkungan masih rendah. Sementara, perhatian negara terhadap masyarakat sudah begitu tinggi.

"Salah satunya dengan memberikan subsidi pendidikan gratis dari SD hingga SMP. Dalam pandangan saya, selama ini kan perhatian negara, sejak reformasi, terhadap masyarakat tinggi, cuma belum diimbangi oleh kesadaran dan tanggung jawab publik terhadap negara," bebernya.

Dulu, sambung Dedi, saat Indonesia dipimpin Presiden Soeharto, masyarakat banyak disuruh oleh pemerintah, mulai kerja bakti hingga gotong-royong membersihkan sampah. Namun, subsidi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat kurang. "Nah, sekarang sebaliknya. Saat ini rakyat banyak disubsidi, tapi lupa kewajiban. Harus segera dibenahi ke depannya," tegas Dedi lagi.

Selain masalah sampah dan limbah industri, tambah Dedi, sungai-sungai di Indonesia juga memiliki problem penyerobotan tanah di sempadan sungai, baik untuk kepentingan personal maupun komersial. Bahkan, sebagian tanah yang diserobot itu sudah memiliki sertifikat.

Untuk menertibkan bangunan yang mengepung sungai, Dedi juga mengusulkan agar pemerintah pusat maupun provinsi, dalam hal ini Badan Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) bekerja sama dengan jajaran TNI dan Polri. "Aturan harus ditegakan," tandasnya.



(zik)