alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Kader Partai Gerindra Taufik Hidayat Pimpin DPRD Jabar

Agung Bakti Sarasa
Kader Partai Gerindra Taufik Hidayat Pimpin DPRD Jabar
Pimpinan DPRD Jabar bersama Gubernur Jabar Ridwan Kamil foto bersama seusai Rapat Paripurna Pengesahan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pimpinan DPRD Jabar, Kamis (3/10/2019). Foto/Istimewa

BANDUNG - Kader Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Taufik Hidayat resmi memimpin DPRD Jawa Barat pasca-Pengesahan dan Pengambilan Sumpah dan Janji Jabatan Pimpinan DPRD Jabar periode 2019-2024.

Mengacu pada Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 161.32-4363 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pimpinan Definitif DPRD Jabar, Pengesahan dan Pengambilan Sumpah Janji Jabatan Pimpinan DPRD Jabar tersebut digelar lewat Rapat Paripurna DPRD Jabar yang digelar di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (3/10/2019).

Selain Taufik Hidayat sebagai Ketua DPRD Jabar, Pengesahan dan Pengambilan Sumpah Jabatan juga dilakukan terhadap empat Wakil Ketua DPRD Jabar, yakni kader PKS Ahmad Ru'yat, kader PDIP Ineu Purwadewi Sundari, kader Partai Golkar Ade Barkah Surahman, dan Kader PKB Oleh Soleh.



Ketua DPRD Jabar periode 2019-2024 Taufik Hidayat mengatakan, pihaknya sadar betul bahwa tantangan dalam upaya meningkatkan peran dan fungsi DPRD Jabar ke depan tidak ringan, terutama dalam menghadapi tuntutan masyarakat yang sejalan dengan dinamika di berbagai bidang.

Meski begitu, Ketua DPD Partai Gerinda Jabar itu menegaskan, pihaknya akan bersinergi dengan pihak eksekutif, dalam hal ini Pemprov Jabar, untuk menjawab tantangan besar tersebut.

"Untuk itu, mari kita bangun komitmen dalam meningkatkan kualitas kerja dan kami siap bersinergi dengan Pemprov Jabar," tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang hadir dalam agenda tersebut menyampaikan ucapan selamat kepada pimpinan DPRD Jabar yang telah diambil sumpahnya berdasarkan SK Mendagri.

Dalam kesempatan itu, Ridwan Kamil pun menyatakan, komunikasi antara Pemprov Jabar dan DPRD Jabar terkait koordinasi pembangunan Jabar selama ini sudah berjalan baik.

"Selamat atas dilantiknya para pimpinan DPRD Jabar secara resmi dan definitif sesuai surat dari Kemendagri. Komunikasi kita dengan para pimpinan DPRD sangat baik dan intens," katanya.

Gubernur yang akrab disapa Emil itu pun mengingatkan, menurut undang-undang, pemerintah daerah terbagi menjadi dua, yakni pemerintah daerah dan DPRD. Sehingga, kata Emil, tidak perlu ada dikotomi karena keduanya merupakan suatu kesatuan.

"Jadi tidak usah didikotomikan karena berbeda dengan pusat, kita ini adalah satu kesatuan. Mudah-mudahan dengan kekompakan kita tinggal memanen hasil-hasil pembangunan yang positif dan produktif," ujar Emil.

Demokrat Bakal Surati Kemendagri
Pengesahan dan Pengambilan Sumpah dan Janji Jabatan Pimpinan DPRD Jabar tersebut sekaligus menjawab usulan penambahan pimpinan DPRD Jabar dari lima pimpinan menjadi enam pimpinan yang sebelumnya diajukan Partai Demokrat. Pasalnya, berdasarkan SK Mendagri tersebut, hanya tercantum lima pimpinan DPRD Jabar definitif.

Ketua Fraksi Partai Demokrat Asep Wahyuwijaya mengatakan, pihaknya bakal mengirimkan surat keberatan kepada Mendagri dan diteruskan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Mekanisme administrasi negara ini kami akan ajukan keberatan pada atasan di atasnya (Mendagri), yaitu Presiden. Kami akan bersurat kepada Presiden," ujar Asep.

Namun, Asep mengakui, pihaknya belum menentukan apakah akan menempuh langkah hukum atau tidak. Meski begitu, kata Asep, atas nama Fraksi dan DPD Partai Demokrat Jabar, pihaknya mengapresiasi fraksi-fraksi dan pimpinan sementara DPRD Jabar yang telah mengantarkan usulan penambahan ini tanpa ada hambatan.

"Soal gugatan atau menempuh PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) atau segala macam, itu ada prosesnya. Kami belum sejauh itu. Seluruh mekanisme upaya yang itu dimungkinkan secara tata aturan yang baik, kami akan lakukan agar 120 orang anggota DPRD Jawa Barat ini dilegitimasi secara utuh oleh pimpinannya," paparnya.



(awd)