PDIP Dukung Bamsoet Menjadi Ketua MPR dengan Sejumlah Syarat Ini

JAKARTA - Peluang Bambang Soesatyo (Bamsoet) menduduki kursi ketua MPR semakin terbuka. Ini menyusul dukungan yang diberikan PDIP kepada mantan ketua DPR itu.

Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan, sesuai arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, partainya akan mendukung Bamsoet dari Fraksi Partai Golkar sebagai calon Ketua MPR.

"Keputusan tersebut diambil dengan pertimbangan demi tegaknya demokrasi Pancasila yang salah satu cirinya adalah pemenang pemilu berbagi kekuasaan dengan parpol peserta pemilu lainnya," kata Basarah dalam keterangan tertulis, Rabu (2/10/2019).

Basarah mengatakan, setelah seluruh fraksi di MPR dan Kelompok DPD RI punya perwakilan di Pimpinan MPR maka dasar penentuan siapa yang menjadi Ketua MPR adalah dengan pertimbangan partai yang memperoleh suara terbanyak di Pemilu 2019.

Hal tersebut sama dengan mekanisme penentuan jabatan Ketua DPR RI. "Namun, PDIP meyakini bahwa semangat demokrasi Pancasila bukanlah the winner take all (pemenang pemilu mengambil semua), sehingga kursi Ketua MPR kami serahkan kepada parpol lain karena Ketua DPR sudah dipimpin oleh kader PDI Perjuangan dan jabatan Presiden yang juga dijabat oleh kader PDI Perjuangan," katanya.

Namun demikian, kata Basarah, dukungan PDI Perjuangan terhadap Bamsoet dan Partai Golkar untuk menjadi Ketua MPR bukan dengan "cek kosong" artinya bukan tanpa syarat.

"Syarat dukungan yang disampaikan PDI Perjuangan kepada Bamsoet dan Fraksi Partai Golkar pada saat pertemuan musyawarah antar Pimpinan Fraksi MPR pada Rabu (2/10) pukul 14.00-16.00 adalah PDI Perjuangan meminta agar pemilihan Ketua MPR harus dilakukan secara musyawarah dan mufakat serta sedapat mungkin menghindari voting," tuturnya.

PDI Perjuangan mempersilakan Fraksi Partai Golkar untuk melobi parpol lain agar mendukung pemilihan secara musyawarah mufakat.

PDI Perjuangan juga meminta kepada Bamsoet dan Fraksi Partai Golkar untuk berkomitmen menjaga kepastian jalannya pemerintahan Jokowi fix term sesuai konstitusi sampai akhir masa jabatan 2024.

PDI Perjuangan juga meminta Bamsoet mendukung kelanjutan rencana amandemen terbatas UUD 1945 untuk hadirkan Haluan Negara melalui Ketetapan MPR. Kemudian melanjutkan dengan sungguh-sungguh program Sosialisasi 4 Pilar MPR RI yang digagas pada awalnya oleh HM Taufiq Kiemas serta mendukung MPR untuk bekerja sama dan bersinergi dengan BPIP dalam tugas-tugas pembinaan ideologi bangsa. "Kesemua agenda tersebut sudah menjadi rekomendasi yang diputuskan oleh MPR masa bakti 2014-2019 kepada MPR masa bakti 2019-2024," urainya

Syarat-syarat dukungan tersebut, kata Basarah, telah disampaikan kepada Bamsoet dan anggota dari Fraksi Partai Golkar. "Dan ini disambut dengan baik oleh Bamsoet dan rekan-rekan dari Fraksi Partai Golkar," pungkasnya.