Kapolda: Kelompok Anarko Tunggangi Unjuk Rasa Mahasiswa Bandung Ricuh

BANDUNG - Kapolda Jabar Irjen Pol Rudy Sufahriadi mengatakan, aksi unjuk rasa mahasiswa di kawasan Gedung Sate dan Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung yang berunjung ricuh, ditunggangi oleh kelompok Anarko.

Untuk mengantisipasi agar kericuhan tak terjadi lagi saat unjuk rasa berlangsung, Polda Jabar dan jajaran akan lebih tegas melakukan tindakan terhadap kelompok Anarko.

Pernyataan tersebut itu disampaikan Kapolda seusai memantau demonstrasi ribuan buruh di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (2/9/2019).

"Mahasiswa ga papa, kita liat kan. Ada kelompok yang menunggangi mahasiswa, namanya Anarko. Kita semua paham, kita harus tahu. Saya juga harus sebutkan dimana-mana," kata Rudy.

Dia mengemukakan, saat kericuhan terjadi beberapa waktu lalu, pihak kepolisian pun melakukan diskusi dengan mahasiswa. Hasilnya, tidak ada niatan dari kelompok mahasiswa membuat aksi unjuk rasa berujung bentrok dengan aparat keamanan.

"Mahasiswa ditunggangi, ternyata setelah terpecah-pecah, mereka (kelompok Anarko) ga ada, mahasiswa kami dudukan, damai ingin bubar juga pulang," ujar Kapolda.

Dalam unjuk rasa buruh hari ini pun, tutur Rudy, pihaknya mengidentifikasi kelompok Anarko akan ikut serta dalam aksi ini. Seperti yang terjadi saat May Day beberapa waktu lalu. Namun, hal itu bisa segera diatasi dengan melakukan pengamanan dan penindakan.

"Di sini buruh juga saya kasih tau. Mereka akan menunggangi, tadi juga di luar, kami tangkapi mereka (Anarko). Dengan bajunya, seragamnya yang sama seperti waktu sama mahasiswa," tutur dia.

Sementara itu, ribuan buruh dari 12 serikat berunjuk rasa menuntut Gubernur Jabar Ridwan Kamil mereformasi upah mindnimum yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan buruh.

Mereka juga meminta Pemprov Jabar mencari solusi terhadap dampak negatif program Citarum Harum. Pasalnya, terdapat sekitar 250 perusahaan terancam pindah ke kawasan Rebana (Cirebon-Majalengka-Subang).

Hal ini dinilai akan memunculkan perselisihan hubungan industrial dalam hal perusahaan tutup atau relokasi karena tidak bisa mengelola limbah secara baik.

Koordinator Aliansi Buruh Jabar Ajat Sudrajat mendesak gubernur Jabar Ridwan Kamil untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dengan peraturan dalam bidang ketenagakerjaan dengan melibatkan berbagai pihak.

"Kami juga mengingatkan kepada Gubernur Jabara agar konsnsten terhadap realisasi program Buruh Juara Lahir dan Batin. Jangan sampai hanya jadi jargon semata," tutur dia.

"Kami juga memperjuangkan penolakan rencana revisi Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan," pungkas Ajat.