Hasim Adnan Dukung Buwas Tindak Tegas Penyunat Anggaran BPNT

BANDUNG - Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Hasim Adnan mendukung penuh langkah Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) Budi Waseso menindak tegas pihak yang menyelewengkan dana program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai).

Buwas menyatakan bahwa ada sekitar Rp5 triliun anggaran program BPNT yang diselewengkan tiap tahunnya. "Saya termasuk orang yang mendukung Buwas untuk melakukan tindakan-tindakan preventif dan tegas terhadap pihak-pihak yang selama ini melakukan penyelewengan program BPNT," tegas Hasim di Bandung, Senin (30/9/2019).

Sebagaimana diberitakan, Buwas menyebut ada penyelewengan anggaran BPNT yang seharusnya disalurkan dalam bentuk beras kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) senilai Rp5 triliun. Dana yang dikorupsi itu mencapai sekitar 25 persen dari total uang yang dianggarkan pemerintah, yakni sebesar Rp20,1 triliun untuk tahun 2019.

"Beberapa waktu yang lalu, saya kedatangan teman-teman dari Forum Asosiasi Bumdes Kabupaten Sukabumi. Salah satu di antaranya bercerita bahwa beras (BPNT) yang didistribusikan untuk warga miskin memang kualitasnya di bawah standar," ungkap Hasim.

Menurut Hasim, dari informasi yang didapatnya itu, kemudian digali siapa saja yang menjadi aktor intelektual dan eksekutor lapangannya. Lalu dimintakan juga terkait solusi ke depannya, agar celah orang yang berbuat zalim dengan menyunat anggaran BPNT bisa diantisipasi.

"Hasil hearing saya dengan jaringan basis konstituen di tingkat akar rumput, menunjukan bagaimana sekelompok orang yang menguasai jaringan distribusi beras berkolaborasi dengan oknum-oknum tertentu mengeruk keuntungan di luar batas kewajaran, sehingga mengorbankan para penerima bantuan," paparnya.

Lebih lanjut Hasim menjelaskan bahwa ada banyak modus yang dijalankan agar skema penyelewengan anggaran BPNT tersebut berjalan mulus, salah satunya dengan cara intimidatif kepada pihak penyalur di tingkat desa maupun kepada KPM.

"Menurut hemat saya, agar program BPNT tidak mudah diselewengkan seperti yang sudah-sudah, salah satu cara yang efektif adalah partisipasi masyarakat di level desa menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga dan memastikan agar program BPNT ini sesuai dengan harapan dan tepat sasaran," saran Hasim yang juga Sekretaris F-PKB DPRD Jabar ini.

Hasim pun menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mencegah penyelewengan dalam bentuk penurunan kualitas dan jenis beras yang diterima KPM tersebut, mengingat faktor ini yang diyakininya bisa membuat orang-orang yang selama ini menyunat anggaran BPNT berpikir ulang untuk kembali melakukan tindakan yang merugikan KPM.

"Jika partisipasi masyarakat di tingkat desa rendah, maka di sinilah peran pressure group sangat diharapkan untuk bisa melakukan upaya-upaya pendampingan guna melahirkan person-person yang memiliki keberanian pasang badan untuk melindungi rakyat kecil yang rentan jadi korban," pintanya.

Hasim yang juga punya pengalaman di bidang advokasi masyarakat sipil ini mengingatkan, pentingnya keberadaan kelompok pressure group yang benar-benar terorganisasi secara baik. Sebab, bila tidak, akan sangat mudah dipatahkan oleh mereka yang berbuat kebatilan.

"Al-haq bila nidzom yaghlibuhu al-bathil binidzom. Kebenaran yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Demikian kata Sahabat Ali Karromallahu Wajhah," tutup Hasim.