alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

RUU Pas Jadi Polemik, Ini Kata Pakar Hukum Pidana Unpad Yesmil Anwar

Agus Warsudi
RUU Pas Jadi Polemik, Ini Kata Pakar Hukum Pidana Unpad Yesmil Anwar
Pakar hukum pidana Unpad Yesmil Anwar. Foto/Istimewa

BANDUNG - Revisi Undang-undang Pemasyarakat (RUU Pas) menuai kontroversi. Pasalnya, dalam draf RUU Pas tersebut memuat aturan tentang pemberian hak cuti bagi terpidana khusus, pelaku tindak pidana korupsi, bandar narkoba, dan terorisme.

Selain itu, mereka juga diberi hak mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman. Sebagian masyarakat menilai, aturan tersebut mencederai rasa keadilan.

Menurut pakar hukum pidana Universitas Padjadjaran (Unpad) Yesmil Anwar SH MSi, revisi UU Pas merupakan sinkronisasi, koordinasi, dan harmonisasi dari politik hukum di Indonesia.



Supaya terjadi sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi dengan lembaga, undang-undang lain, serta politik hukum di Indonesia, kata Yesmil, maka boleh dilakukan revisi UU Pas.

"Sebagai pakar hukum, saya berpandangan sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi itu sangat dibutuhkan dalam memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan kepada seluruh rakyat Indonesia," kata Yesmil kepada KORAN SINDO, Jumat (20/9/2019).

Yesmi mengemukakan, melihat undang-undang itu jangan hanya satu macam undang-undang. Tapi harus dilihat dari berbagai macam undang-undang, salah satunya undang-undang tentang hak asasi manusia (HAM).

Dalam konteks itu, tentu akan dilihat pula undang-undang yang baru disahkan revisinya, yaitu Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta undang-undang yang mengatur tentang pemberian remisi bagi terpidana.

Mengenai pemberatan, pencabutan hak remisi atau pengetatan pemberian remisi bagi koruptor dan segala macam itu, ujar Yesmil, selama ini menjadi permainan ya oknum-oknum tertentu.

"Dengan menggunakan itu (aturan pengetatan pemberian remisi), oknum meloloskan para koruptor dan sebagainya, ke dalam situasi yang nyaman. Bisa tetap keluar tanpa menggunakan aturan, kalau tidak salah PP (peraturan pemerintah) atau peraturan menteri," ujar Yesmil.

Dia menuturkan, jika ingin melakukan tindakan hukum maksimal kepada pelaku tindak pidana korupsi atau koruptor, bandar narkoba, dan terorisme, lakukanlah dari putusan atau vonis hakim.

Kemudian, perlakuan di penjara. Mereka, para terpidana korupsi, narkotika, dan terorisme, jangan diberi kasur yang empuk dan kenikmatan-kenikmatan lain. Jika perlakuan seperti itu masih terjadi, hukuman pidana penjara tidak akan memberi efek jera.

"Kalau putusan hakim di hukum tinggi, kan walaupun dapat remisi dan sebagainya, dengan sendirinya kan hukuman tetap tinggi, gitu. Jangan justru di persoalan-persoalan itu. Akan menimbulkan persoalan lain. Seperti pelanggaran hak asasi manusia," tutur dia.

"Kalau misalnya dia (terpidana) berkelakuan baik di dalam lapas tetapi tidak dapat apa-apa, seperti remisi, terpidana akan berpikir kagok selon katanya teh. Mending jadi pedagang narkoba aja di dalam. Koruptor juga akan seperti itu. Itu (aturan pengetatan) digunakan oleh petugas lapas yang nakal untuk membuat orang itu lebih cepat keluar dengan cara menyogok untuk menghindari pengetatan itu," ungkap Yesmil.

Menurut dia, selama ini apakah korupsi berkurang dengan pengetatan pemberian remisi itu, kan tidak. Justru dijadikan sarana jual beli. Supaya bisa cepat keluar, terpidana memberi uang banyak.

"Saya rasa sudah waktunya, tidak bertumpu pada penghukuman saja segala sesuatunya. Tapi juga bertumpu pada pencegahan, pembinaan, dan lain sebagainya. Kalau penghukuman saja, negaranya teh mundur. Apa-apa hukum berat. Apa-apa hukum berat," ujar dia.

Disinggung apakah draf revisi tentang pemberian hak cuti itu tak menciderai rasa keadilan masyarakat? Yesmil justru balik bertanya, masyarakat yang mana.

"Kalau bicara tentang masyarakat itu, masyarakat yang mana. Keluarganya pelaku korupsi juga kan masyarakat. Jadi gini, mengukur rasa keadilan masyarakat itu bukan pekerjaan mudah. Harus dilihat dari azas manfaatnya ke depan. Bukan hanya keadilan dan kepastian hukum," kata Yesmil.

"Bukan berarti saya mendukung korupsi ya. Kalau korupsi mah hukum seberat-beratnya. Tapi tentu bukan setelah dihukum berat tapi abis itu dia tidak menjalankan hukumannya. Berarti aspek pembinaan yang gak bener. Jadi menurut saya, sistemnya harus berjalan," tandas Yesmil.



(awd)