Program Penataan Transportasi Bogor Tak Berjalan

BOGOR - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengakui program penataan transportasi yang sudah direncanakan nyaris tak ada perubahan, bahkan tak berjalan sama sekali, khususnya program konversi dan penataan ulang trayek (rerouting) angkot.

Akibat belum maksimalnya pembenahan transportasi di Kota Bogor, kemacetan terus terjadi di pusat kota. "Seperti yang saya sampaikan dikembalikan ke titik nol. Minggu depan saya akan duduk bersama Dinas Perhubungan (Dishub) dan Organisasi Angkutan Darat (Organda) untuk me matangkan rencana-rencana itu termasuk evaluasi struktural," ujar Bima seusai menghadiri upacara Hari Perhu bungan Nasional (Harhubnas) di Kantor Dishub Kota Bogor, Jalan Raya Tajur, Bogor Timur, kemarin.

Maksud dikembalikan ke titik nol, yakni membahas lagi konsep rerouting dan konversi angkot kemudian persiapan sekaligus akselerasi terkait rencana pembangunan jalur trem. "Konsep utama rerouting, yaitu beralihnya angkot di jalur utama ke jalur pengumpan atau feeder. Dalam evaluasi itu akan dibahas berapa lama angkot betul-betul hilang di pusat kota," katanya.

Terkait konversi, Pemkot Bogor sedang merancang konsep baru berupa penjajakan kerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan transportasi massal di Kota Bogor, misalnya dengan Perum Damri.

"Jika konversi 3:1 diserahkan pada pihak ketiga, pendanaan pengadaannya dirasa tidak terlalu sulit. Ini yang saya maksud evaluasi total. Konversi, rerouting, termasuk akselerasi untuk trem dan konsep Perusahaan Dae rah Jasa Transportasi (PDJT) akan seperti apa," ungkap Bima.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor Rahmawati mengaku siap melakukan pembahasan evaluasi yang menitikberatkan rencana pengadaan trem untuk dikombinasikan dengan angkot.

"Pembahasan akan dilakukan secara detail karena harapannya tidak ada kebijakan yang tumpang tindih, tapi tersinkronisasi dan terwadahi. Jangan sampai ini menjadi satu hal tidak positif, artinya malah terjadi gejolak atau lainnya. Kita tidak mau seperti itu, maka kita harus persiapkan semua," ujarnya.

Menurut dia, ketika hasil kajian kelayakan menyatakan trem diperbolehkan di Kota Bogor, maka akan ada perubahanperubahan kebijakan dari sebelum nya. Karena itu, evaluasi diperlukan sebagai antisipasi. "Kita akan kaji angkutan kotanya, jaringannya seperti apa, pengumpannya seperti apa, semuanya akan dilakukan pada 2020," kata Rahmawati. Haryudi