BEM Priangan Timur Ikut Unjuk Rasa di Gedung DPR/MPR RI Jakarta

CIAMIS - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Priangan Timur mengirimkan perwakilan untuk ikut aksi unjuk rasa di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (24/9/2019).

Salah seorang koordinator aksi BEM Priangan Timur Siroj mengatakan, sebelumnya BEM Priangan Timur bergabung dengan organisasi mahasiswa lainnya berunjuk rasa di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat dengan BEM Bandung Raya pada Senin 23 September 2019.

"Berdasarkan hasil konsolidasi BEM di Jawa Barat, untuk memaksimalkan tuntutan aksi, kami memilih berangkat ke Jakarta," kata Siroj.

BEM Priangan Timur dan BEM Bandung Raya, ujar dia, berangkat ke Jakarta dari Bandung sekitar pukul 10.00 WIB menggunakan sembilan unit bus.

"Rencananya kami menggelar aksi hingga tuntutan kami direalisasikan dan tidak akan pulang sebelum ada keputusan memuaskan," ujar dia.

Sementara itu, Presiden Mahasiswa BEM Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Ciamis Ilham Nur Suryana mengatakan, BEM Priangan Timur bergabung dengan beberapa kampus di Kota Bandung, di antaranya Universitas Islam Bandung (Unisba), Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), dan Universitas Pasundan (Unpas).

"Kami mengimbau, massa aksi tetap satu komando, satu tujuan, dan waspada terhadap indikasi penyusup yang mencoba menjadi provokator," tutur Ilham.

Menurut Ilham, pada aksi di halaman Gedung DPRD Provinsi Jabar, Jalan Diponegoro, Senin 23 September 2019, tercatat 200 peserta unjuk rasa mengalami luka ringan dampak dari gas air mata, water cannon dan tindakan tegas polisi.

"Selain korban luka ringan, juga tercatat satu orang mengalami patah tulang tangan dan sudah di ditangani oleh tim medis," ungkap dia.

Ilham menegaskan, luka ringan yang dialami massa aksi tidak akan menyurutkan semangat untuk menyuarakan tuntutan aksi ke Jakarta. "Kawan BEM di Jawa Barat yang belum bergabung, kami harap segera merapatkan barisan berangkat ke Jakarta merealisasikan tuntutan aksi," tegas Ilham.

Adapun tuntutan aksi tersebut di antaranya, tolak RUU KPK, RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan (Pas), dan RUU Pertanahan.