Aksi Unjuk Rasa Kepung Gedung Sate, Jalan Diponegoro Ditutup

BANDUNG - Kawasan Gedung Sate di Jalan Diponegoro, Kota Bandung dipenuhi massa dari berbagai organisasi dan elemen masyarakat yang jumlahnya mencapai ribuan orang, Senin (23/9/2019). Dalam aksiunjuk rasa itu, massa menyuarakan beragam aspirasi.

Pantauan SINDOnews, sedikitnya ada lima organisasi dan elemen masyarakat yang menggelar aksi demonstrasi di kawasan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat itu, mulai aksi buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) hingga aksi berbagai organisasi masyarakat (ormas).

Selain itu, mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Aktivis Mahasiswa dan Masyarakat Jawa Barat (Alam Jabar), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), hingga aksi ribuan mahasiswa dari 25 perguruan tinggi (PT) di Bandung Raya.

Aksi unjuk rasa digelar secara estafet, mulai pagi hingga menjelang petang di depan Gedung Sate dan Gedung DPRD Jabar, mulai aksi tuntutan pengesahan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Karawang yang disuarakan FSPMI dan aksi solidaritas dukung Papua yang disuarakan sejumlah ormas.

Lalu, aksi dukungan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) yang disuarakan Alam Jabar dan aksi tuntutan agar KPK tidak dipolitisasi dan meminta KPK tidak tebang pilih yang disuarakan PMII, serta aksi penolakan RUU KPK, RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disuarakan ribuan mahasiswa dari 25 PT.

Aksi unjuk rasa yang diikuti ribuan orang tersebut praktis mengakibatkan kawasan di sekitar Jalan Diponegoro lumpuh dan pihak kepolisian terpaksa menutup ruas jalan tersebut. Aksi yang mendapat perhatian besar, yakni aksi yang digelar mahasiswa dari 25 PT di Bandung Raya. Pasalnya, jumlah massa aksi yang hadir mencapai ribuan.

Dalam aksinya, mereka menggunakan jas almamater dari kampusnya masing-masing, seperti Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung, Universitas Pasundan (Unpas), Telkom University (Tel-U), Universitas Islam Bandung (Unisba), hingga Universitas Jenderal Ahmad Yani (Unjani).

Koordinator aksi gabungan mahasiswa, Limas Kuswandi yang juga Presiden Mahasiswa Unpas menegaskan bahwa segala kebijakan pemerintah yang tidak memihak pada rakyat harus dilawan. Menurut Limas, pihaknya juga sengaja menggelar aksi teatrikal dengan menggeletakan bendera di jalan.

"Hal tersebut menganalogikan bahwa bangsa ini sedang terpuruk. Selain itu, dapat pula diartikan dengan penghianatan anggota DPR kepada rakyat. Kita disini untuk menolak semua itu. Hanya ada satu kata. Lawan!" tegas Limas di sela aksi.

Aksi yang semula berjalan tertib itu mulai memanas ketika beberapa di antara demonstran membakar ban. Setelah itu, mereka mendesak ingin memasuki Gedung DPRD Jabar. Namun, mereka tidak diizinkan oleh pihak kepolisian hingga membuat aksi tidak terkontrol, bahkan di antara mereka ada yang melemparkan botol plastik ke udara. Beruntung, massa bisa ditenangkan kembali oleh pihak kepolisian.

Berbeda dengan aksi gabungan mahasiswa yang menolak RUU KPK, massa aksi dari Alam Jabar justru menyuarakan aspirasinya mendukung RUU lembaga antirasuah tersebut. Beruntung, aksi yang digelar Alam Jabar di depan Gedung DPRD Jabar itu tidak bersamaan waktunya dimana Alam Jabar menggelar aksi menjelang siang, sementara gabungan mahasiswa menjelang petang.

"Berbagai polemik terhadap RUU KPK masih tetap bermunculan. Polemik tersebut tiada lain karena patut diduga adanya politisasi dan kepentingan-kepentingan di dalam tubuh KPK itu sendiri," ujar koordinasi aksi Alam Jabar, Ikbal Firmansyah di sela-sela aksinya.

Sementara, ratusan mahasiswa PMII menggelar unjuk rasa terpisah dengan ribuan mahasiswa lainnya di depan Gedung Sate. Tuntutan yang mereka sampaikan masih terkait KPK. Mereka mendesak, agar keberadaan KPK tidak dipolitisasi.

"PMII menuntut agar KPK tidak dipolitisasi. PMII mendukung pemberantasan korupsi dan meminta agar KPK tak tebang pilih," tegas Ketua Cabang PMII Kota Bandung, Irma Zahrotun Nisa.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Aksi FSPMI, Rahmat Binsar dalam orasinya mengatakan, mereka hadir karena UMSK Karawang belum kunjung ditetapkan Gubernur Jabar, sementara daerah lain yang mengusulkan UMSK sudah lebih dulu memberlakukannya. Sebagai salah satu serikat pekerja, pihaknya mengaku sudah sepakat dengan pengusaha, sehingga tinggal menunggu pengesahan dari Gubernur Jabar.

"Bupati Karawang sudah rekomendasi sejak dua bulan yang lalu. Kami hari ini menagih janji pada Gubernur melalui Disnaker untuk segera mengeluarkan Keputusan Gubernur tentang UMSK 2019 Karawang," tandasnya.

Sementara, aksi solidaritas dukungan Papua bertajuk "Papua adalah Kita, NKRI Harga Mati" melibatkan sekitar 700 orang dari Ormas Manggala, LSM korek, LSM Perkara, Jeder, Cepot Motah Jawa Barat, Gadjah Putih Mega Paksi, Bahyangkara Utama, LSM Bakti Anak Negeri, LSM Lapak dan Tarung Drajat Nusantara.