Survei Instrat: Ridwan Kamil Harus Buka Pintu Aspirasi Lebar-lebar

BANDUNG - Lembaga kajian isu strategis politik, sosial, dan humaniora, Indonesia Strategic Institute (Instrat) melakukan kajian terkait persepsi warga Jawa Barat pascasuksesi kepemimpinan di Jabar.

Diketahui, Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar 2018 lalu menghasilkan kepemimpinan Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum hingga 2023 mendatang. Setahun berjalan, Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum telah meluncurkan berbagai program pembangunan.

Satu hal yang mejadi sorotan Instrat dalam kajian satu tahun kepemimpinan Ridwan Kamil adalah persoalan akses masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Dalam kajian terungkap bahwa 82 persen responden memberikan masukan terkait penampungan aspirasi warga.

Hal yang sama juga terlihat dalam kajian terhadap kepemimpinan Uu Ruzhanul Ulum sebagai orang nomor dua di Jabar. Sebanyak 68 persen responden memberikan masukan yang sama, yakni terkait penampungan aspirasi warga.

"Masukan ini mendapat perhatian responden paling besar di antara masukan lainnya, baik bagi Ridwan Kamil maupun Uu Ruzhanul Ulum," ungkap Direktur Eksekutif Jalu Priambodo dalam konferensi pers di Kedai Kopi Tarik Ulur, Jalan Terusan Cigadung, Kota Bandung, Selasa (17/9/2019).

Untuk diketahui, Instrat melakukan kajian tersebut pada 20-25 Agustus 2019 yang melibatkan 405 responden terpilih secara acak menggunakan metode multistage random sampling dan margin of error sebesar 5 persen. Kajian tersebut dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat Jabar selama Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum memimpin Jabar satu tahun terakhir.

Mengacu pada hasil kajiannya itu, Jalu mengatakan, pemerintahan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum harus mampu membuka akses sebesar-sebesarnya untuk menampung aspirasi masyarakat Jabar. Selain memaksimalkan akses yang sudah ada, perlu juga membuat akses-akses baru yang tentu harus dibarengi pula langkah penanganannya. Langkah tersebut dinilainya akan berdampak terhadap kepuasan warga Jabar terhadap Pemprov Jabar di bawah kendali Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum.

"Masukan lainnya, di antaranya peningkatan kesejahteraan, peningkatan lapangan kerja, pemerataan pembangunan, inovasi pemerintah, pembangunan infrastruktur, bantuan tepat sasaran, stabilitas harga kebutuhan pokok, penegakkan hukum, dan lainnya," papar Jalu.

Sementara itu, terkait kepuasan masyarakat Jabar terhadap kepemimpinan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Umum, Jalu menyebutkan, sebanyak 56 persen responden menyatakan puas dan 44 persen mengaku tidak puas. Menurut Jalu, selain persoalan akses aspirasi, sejumlah persoalan lain harus menjadi perhatian Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum di sisa masa pemerintahannya.

Dari sekian banyak masalah, Jalu menyarankan agar Pemprov Jabar ke depan fokus dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jabar. Pasalnya, dalam hasil survei terkait persepsi kepuasan, terungkap bahwa persoalan yang paling tidak memuaskan masyarakat, yakni persoalan kesejahteraan, lapangan pekerjaan, dan harga bahan pokok.

"Kepuasan terhadap penanganan tiga persoalan tersebut berada paling bawah. Responden yang menyatakan puas terhadap penanganan kesejahteraan hanya 19 persen, lapangan pekerjaan 16 persen, dan harga bahan pokok hanya 9 persen," beber Jalu.

Jalu melanjutkan, kajian lainnya, yakni persepsi masyarakat dalam pelayanan pemerintah terhadap persoalan kerukunan dimana sebanyak 66 persen responden menyatakan puas. Kemudian, sebanyak 61 persen responden juga menyatakan puas terhadap penanganan bencana alam dan kebebasan berpendapat.

"Sementara, kebahagiaan masyarakat Jabar pada 2019 meningkat, meski tidak signifikan. Sebanyak 90 persen responden menyatakan bahagia atau hanya terpaut tipis dibandingkan tahun 2017, yakni 89 persen," katanya.

"Sedangkan tingkat kebanggaan menjadi warga Jawa Barat justru menurun. Tahun 2017, sebanyak 93 persen responden mengaku bangga menjadi warga Jabar. Sementara pada 2019, hanya 91 persen responden yang mengaku bahagia menjadi warga Jabar," tambah Jalu.

Lebih jauh Jalu mengatakan, hal lain yang menjadi sorotan dalam kajiannya, yakni, program-program pembangunan yang diluncurkan Ridwan yang belum banyak diketahui dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jabar.

Berdasarkan hasil kajiannya, hanya tiga program yang populer di masyarakat, yakni program Bus Wisata, Desa Digital, dan M-Pus (layanan kesehatan mobile). Sebanyak 31 persen responden mengaku mengetahui program Bus Wisata, 21 persen Desa Digital, dan 18 persen M-Pus.

Sementara, program seperti Jabar Quick Response (JQR), Kredit Mesra, Jabar Saber Hoax, Magrib Mengaji, dan Layad Rawat, persentase pengenalannya justru berada di bawah 20 persen, terutama JQR yang sering diklaim keberhasilannya ternyata hanya dikenal 11 persen responden.

"Dari data di atas, program kerja yang dijalankan Pemprov Jabar saat ini tidak begitu dikenali mayoritas warga," ujarnya.

Sementara tiga program yang paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, yaitu Bus Wisata dengan persentase 12 persen, Desa Digital 11 persen, dan Magrib Mengaji 7 persen. Sementara program JQR dan Jabar Sabar Hoax masing-masing hanya 4 persen.

Menurut Jalu, kondisi ini terjadi karena Pemprov Jabar kurang fokus mengekseksi program-program yang telah digulirkan. Banyaknya program, kata Jalu, justru membuat implementasi di lapangan tidak maksimal.

"Programnya terlalu banyak, kurang fokus. Desa Digital banyak diingat karena banyak disosialisasikan," katanya.

Oleh karenanya, pihaknya menyarankan kepada Pemprov Jabar agar fokus terhadap program-program unggulan ketimbang menggulirkan program baru. Nantinya, program yang sudah berjalan dapat dikembangkan menjadi lebih luas.

"Ke depan harus fokus program unggulan. Kembangkan program yang ada, gak perlu buat baru, misalnya Desa Digital ada turunannya nanti, gak perlu lagi buat program baru," tandas Jalu.