Koordinasi Lemah, Pengembangan Sektor Pariwisata Dinilai Stagnan

BANDUNG - Sektor pariwisata dinilai sulit berkembang akibat lemahnya koordinasi di antara para pemangku kebijakan. Kondisi tersebut berimbas pada belum maksimalnya kontribusi pariwisata bagi kesejahteraan masyarakat.

Hal itu dikemukakan Anggota Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menyikapi pengembangan sektor pariwisata yang dinilainya stagnan. Menurutnya, dibutuhkan peran serta seluruh pemangku kebijakan, agar sektor pariwisata cepat berkembang.

"Persoalannya kurang koordinasi, pengembangan pariwisata itu harus melibatkan lintas sektor," ungkap Ledia di sela kegiatan Bimbingan Teknis Pemasaran Pariwisata yang digelar Kementerian Pariwisata di The Cipaku Garden Hotel, Kota Bandung, Jumat (31/8/2018).

Ledia mencontohkan, wisata alam di Jabar yang kini tengah digandrungi masyarakat. Meski pamornya terus menanjak, namun pengembangannya cenderung stagnan, bahkan tidak sedikit wisatawan yang justru mengeluhkan pelayanan di lokasi wisata tersebut.

"Misalnya saja soal mahalnya tiket masuk ke Tangkubanparahu yang banyak dikeluhkan wisatawan," sebut Ledia.

Tidak hanya itu, akibat lemahnya koordinasi, sejumlah destinasi wisata alam di Jabar pun tidak terkelola dengan baik. Akibatnya, tidak sedikit wisatawan yang kecewa karena kenyataan yang mereka terima berbanding jauh dengan ekspektasinya untuk menikmati indahnya pesona alam.

Menurut Ledia, sebagian besar wilayah di Indonesia dengan pesona alamnya yang bagus dan di antaranya menjadi destinasi wisata alam, termasuk di Jabar, umumnya masuk dalam kawasan hutan di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan.

"Ini memang jadi agak rumit ya. Satu-satunya pilihan ya koordinasi. Tidak hanya di level provinsi dan kabupaten/kota, tapi Kementerian Pariwisatanya juga harus bicara supaya langsung jalan karena levelnya sama," papar Ledia.

Apalagi, kata Ledia, sektor pariwisata juga menjadi salah satu andalan pemasukan asli daerah (PAD) bagi pemerintah daerah setempat. Lewat koordinasi yang baik, pihaknya yakin, wisata alam akan berkembang pesat yang berujung pada meningkatnya perekonomian masyarakat.

"Kita (DPR) juga sudah berkali kali mengingatkan, bahkan saya langsung koordinasi dengan Balai Litbang (Kementerian Kehutanan), agar koordinasi lintas sektor ini dilakukan, memang harus terus diingatkan," katanya.

Lemahnya koordinasi, tambah Ledia, juga terjadi pada pengembangan pariwisata pada umumnya, seperti penerapan konsep budaya yang menjadi ciri khas Jabar di hotel-hotel.

"Perlu ada semacam regulasi, jangan hanya hotel-hotel tertentu yang menyediakan (konsep) budaya. Harus ada pembicaraan dengan pihak hotel yang mengharuskan hotel mengusung konsep budaya, agar semakin banyak wisatawan yang tertarik berkunjung ke Jabar," tandasnya.

Masih di tempat yang sama, Asisten Deputi Pemasaran I Regional 3 Kementerian Pariwisata Muh Ricky Fauziyani mengatakan, pengembangan sektor pariwisata tidak hanya bisa mengandalkan peran pemerintah.

"Dibutuhkan (peran) teman-teman yang memiliki bisnis pariwisata, komunitas, akademisi, termasuk media," katanya.

Ricky mengakui, pengembangan pariwisata membutuhkan koordinasi yang kuat di antara seluruh stakeholder tersebut. Pihaknya sendiri telah membangun koordinasi yang intensif, seperti dengan pemerintah kabupaten/kota dalam hal penyediaan sumber daya manusia (SDM) bidang pariwisata yang kompeten.

Disinggung soal masih lemahnya koordinasi di antara pemangku kebijakan, Ricky mengklaim bahwa Kementerian Pariwisata telah berupaya maksimal membangun koordinasi dalam pengembangan sektor pariwisata.

"Sebenarnya ini persoalan mudah, misalnya kepala daerah bisa mengajak seluruh penentu kebijakan untuk duduk bareng dan mencari solusinya, selesai" tandas Ricky. agung bakti sarasa

Caption: Anggota Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa Amaliah memaparkan upaya pengembangan pariwisata yang dinilainya masih stagnan.