Guru Besar ITB: Pemindahan Ibu Kota Negara Tak Kurangi Beban Jakarta

BANDUNG - Pemindahan ibu kota negara atau pusat pemerintahan Republik Indonesa dari Jakarta ke Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur dinilai tak akan mengurangi beban Jakarta.

Peniliaian itu disampaikan Guru Besar pada Kelompok Keahlian Perencanaan Wilayah dan Perdesaan, Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) Institut Teknologi Bandung (ITB) Tommy Firman.

"Namun rencana pemindahan ibu kota pemerintahan tidak menjadi persoalan, selama sudah ada persetujuan bersama," kata Tommy dalam siaran persnya, Selasa (10/9/2019).

Menurut Tommy, pindahnya ibu kota akan berpengaruh terhadap progres pembangunan di daerah Kalimantan. "Tapi beban Jakarta akan tetap seperti itu. Mungkin ada berkurang tapi tidak akan terlalu besar,” ujar dia.

Tommy menuturkan, lokasi pemindahan ibu kota baru harus dipertimbangkan secara matang. Sehingga, pemindahan ibu kota baru jangan sampai menimbulkan masalah baru. Sementara, Kalimantan rawan kebakaran hutan.

Tak hanya menyorot masalah itu, Tommy pun menyebut persoalan desentralisasi di Indonesia masih terjadi. Berdasarkan hasil riset tentang desentralisasi, diketahui bahwa disparitas daerah antarprovinsi di Indonesia sedikit meningkat di dua dekade awal era desentralisasi.

Selain itu juga kebijakan nasional dan turunannya, berkontribusi secara signifikan menuju proses pembentukan megaregion di Pulau Jawa.

Menurut dia, terdapat dampak positif dari desentralisasi, misalnya terlihat bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengembangan wilayah. Kemudian juga partisipasi politik lebih mencuat dibanding masa orde baru.

Pemerintahan daerah lebih mandiri dalam pengembangan wilayah. “Secara in overall, pengurangan disparitas masih belum, artinya perlu ada policy lain yang menunjang,” tutur Tommy.