Awasi Kinerja Legislator, PKB Jabar Bentuk Tim Kode Etik

BANDUNG - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menegaskan, berbagai fasilitas dan tunjangan yang didapat oleh 120 anggota DPRD Jabar yang baru dilantik Senin (2/9/2019) harus digunakan untuk kepentingan rakyat.

Ketua DPW PKB Jabar menegaskan, semua fasilitas yang diterima tersebut harus menjadi pemicu untuk berkinerja lebih baik sesuai peraturan yang berlaku. Pihaknya pun siap memberikan sanksi jika anggota DPRD Jabar asal PKB tidak bekerja sesuai ketentuan.

Menurut Huda, pemberian fasilitas tersebut sebagai penunjang perjuangan anggota dewan, bukan untuk bersenang-senang. Penunjang itu pun, kata Huda, harus menjadi semangat untuk bekerja sebagai anggota DPRD Jabar dengan baik.

"Semua fasilitas digunakan sebesar-besarnya untuk perjuangan kepentingan rakyat. Pasti ada anggota dewan yang dapat fasilitas yang dianggap berlebih, lalu terlena. Untuk mencegah itu, kami bikin aturan kode etiknya," tegas Huda di Bandung, Senin (2/9/2019).

Dengan membentuk tim kode etik, lanjut Huda, DPW PKB Jabar akan melakukan pengawasan terhadap kinerja para anggota dewan dan akan dievaluasi setiap tiga bulan sekali. Para anggota dewan ini pun ditugaskan untuk melakukan penguatan kelembagaan di DPRD Jabar.

"Mereka anggota dewan sudah domisili di Bandung, tapi jangan tinggalkan konstituen di daerah pemilihannya. Satu catatan saya, jangan sampai mengidap penyakit malas teman-teman dewan ini. Kalau penyakit malas menjangkiti yang jadi korban adalah masyarakat," tandasnya.

Diketahui, sebanyak 120 anggota DPRD Jabar terpilih periode 2019-2024 resmi dilantik di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Senin (2/9/2019).

Prosesi pelantikan dikemas dalam agenda Rapat Paripurna DPRD Jabar tentang Pengucapan Sumpah Janji Anggota DPRD Jabar Masa Jabatan 2019-2024 yang dipimpin Ketua DPRD Jabar periode 2014-2019, Ineu Purwadewi Sundari.