alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Wacana Pemindahan Pusat Pemerintahan Jabar Dinilai Tak Relevan

Agung Bakti Sarasa
Wacana Pemindahan Pusat Pemerintahan Jabar Dinilai Tak Relevan
Anggota DPR sekaligus Sekretaris DPD PDIP Jabar Ketut Sustiawan berbincang dengan awak media, Sabtu (31/8/2019) malam. Foto/SINDOnews/Agung Bakti Sarasa

BANDUNG - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Barat menyoroti wacana pemindahan ibu kota Provinsi Jabar yang kemudian diklarifikasi Gubernur Jabar Ridwan Kamil menjadi pemindahan pusat pemerintahan.

Partai berlambang banteng tersebut menilai, baik wacana pemindahan ibu kota maupun pusat pemerintah Jabar saat ini tidak relevan jika mengacu pada alasan yang diungkapkan oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

Anggota DPR yang juga Sekretaris DPD PDIP Jabar Ketut Sustiwan mengatakan, kantor-kantor pemerintahan Provinsi Jabar yang terpencar di Kota Bandung yang disebutkan Ridwan Kamil sebagai salah satu alasan perlunya pemindahan pusat pemerintahan tidak relevan.



"Pemerintah provinsi ini kan sifatnya hanya koordinatif. Jika alasan kantor dinas yang berjauhan, kan tetap masih di seputaran Kota Bandung, saya kira tidak relevan," kata Ketut saat berbincang dengan awak media di kawasan Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Sabtu (31/8/2019) malam.

Menurut Ketut, sebelum digulirkan, baik wacana pemindahan ibu kota maupun pusat pemerintahan ini, Pemprov Jabar seharusnya melakukan kajian serius terlebih dahulu, termasuk pemilihan kota yang akan dijadikan pusat pemerintahan pun harus diperhitungkan secara matang.

"Tidak mudah karena harus ada berbagai kajian yang panjang. Saya sendiri belum mengetahui ada kajian terkait pemindahan pusat pemerintahaan ini. Kalau belum ada kajian, seharusnya tak perlu digulirkan dulu," ujarnya.

Ketut kembali menekankan, karena pemerintahan provinsi sifatnya hanya koordinatif, maka tinggal perbaiki saja komunikasi dan koordinasi di antara instansi pemerintah provinsi, termasuk memperbaiki komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota.

"Apalagi, masalah pusat pemerintahan, saat ini, dari dinas ke dinas atau dinas ke Gedung Sate (pusat pemerintahan Jabar) kan masih bisa ditempuh dengan waktu yang hitungan menit," katanya.

Ketut pun memberikan masukan kepada Ridwan Kamil. Menurut dia, dibanding memikirkan wacana pemindahan Ibu Kota ataupun pusat pemerintahan, Gubernur Jabar yang akrab disapa Emil itu lebih baik fokus mengerjakan program-program yang benar-benar menyentuh masyarakat.

"Saya harap, rencana pemindahan ini sudah berhenti saja, yang penting kan program kesejahteraan masyarakat yang saat ini menjadi isu yang harus paling diutamakan di Jawa Barat," tegas Ketut.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Jabar Ridwan Kamil meluruskan kabar soal wacana pemindahan Ibu Kota Provinsi Jabar yang belakangan mencuat dan mendapat berbagai tanggapan dari berbagai pihak.

Gubernur yang akrab disapa Emil itu menyatakan, pihaknya bukan akan mengkaji ibu kota baru, melainkan pusat pemerintahan baru di Provinsi Jabar. Pasalnya, kata Emil, Kota Bandung yang selama ini menjadi pusat pemerintahan Provinsi Jabar dinilai sudah tidak memadai.

"Bukan ibu kota, ibu kotanya bisa saja tetap di Bandung, tapi pusat pemerintahannya ngumpul di sebuah tempat yang memadai," ujar Emil.

Wacana pemindahan pusat pemerintahan ini, tambah Emil, didasari alasan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat mengingat kantor-kantor pemerintahan Provinsi Jabar saat ini terpencar, bahkan ada yang di luar Kota Bandung.

"Supaya pelayanan publik tidak menclok-menclok, tidak efektif, mengurangi pelayanan seperti sekarang karena seperti sekarang, ada kantor dinas di Cimahi, di pinggir kota," katanya seusai mendampingi Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024 dalam acara Tasyakur Kebangsaan di Hotel Horison, Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Kamis (30/8/2019).



(awd)

loading...