Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
PD Belum Tunjuk Kader, Unsur Pimpinan DPRD Cimahi Tak Lengkap
Pelantikan 45 anggota DPRD Kota Cimahi, Senin (26/8/2019) lalu. Hingga kini unsur pimpinan di DPRD Cimahi tak lengkap karena Partai Demokrat belum menentukan nama kadernya. Foto/Istimewa
A
A
A
CIMAHI - Satu kursi unsur pimpinan DPRD sementara di Kota Cimahi yang menjadi jatah bagi Partai Demokrat (PD) hingga kini belum diketahui bakal diisi oleh siapa.
Sementara untuk jatah tiga pimpinan DPRD lainnya, yakni PKS, Partai Gerindra, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sudah ada surat keputusan (SK) penunjukkan kadernya.
Mereka adalah Ahmad Zulkarnaen yang ditunjuk oleh PKS sebagai Ketua DPRD Kota Cimahi sementara. Wakil Ketua Bambang Purnomo dari Partai Gerindra dan Wakil Ketua Purwanto dari PDIP.
Semestinya siapa anggota legislatif dari Partai Demokrat bisa diketahui pekan ini untuk segera membentuk unsur pimpinan definitif.
Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Cimahi Aida Cakrawati mengatakan, pihaknya belum menerima Surat Keputusan (SK) siapa nama yang menjadi Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi sementara dari partainya.
Jatah itu didapat setelah partai berlambang logo mercy ini mendapatkan total enam kursi pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.
"SK-nya belum nyampe ke kami, kalau di pusat katanya sudah. Tapi siapa-siapanya belum tau," tuturnya, Sabtu (31/8/2019).
Menurutnya, DPC Partai Demokrat telah mengusulkan tiga nama yang bakal menjadi Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi ke pihak DPP. Mereka adalah Aida Cakrawati, Edi Kanedi dan dan Rini Martini.
Ketiga nama yang diusulkan itu bukan sosok baru sebagai legislator di parlemen Kota Cimahi. Sebab mereka juga menjabat pada periode 2014-2019 dan terpilih kembali di pileg tahun ini.
"Penentuan itu menjadi kewenangan dari pusat sementara di daerah tinggal melaksanakannya saja. Kemarin kami follow up ke DPD Jabar juga belum terima SK-nya," kata dia.
Dirinya berharap SK penentuan nama yang diutus menjadi Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi dari partainya bisa diketahui pekan ini. Sebab, DPRD Kota Cimahi harus segera membentuk unsur pimpinan definitif. Kemudian harus ada perumusan Badan Anggaran (Banggar), Badan Busyawarah (Banmus) serta Alat Kelengkapan Dewan (AKD) lainnya.
"Kalau belum turun bisa menghambat program kerja DPRD, apalagi kan belum ada penentuan pimpinan definitif. Jadi masih panjang," pungkasnya.
Sementara untuk jatah tiga pimpinan DPRD lainnya, yakni PKS, Partai Gerindra, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sudah ada surat keputusan (SK) penunjukkan kadernya.
Mereka adalah Ahmad Zulkarnaen yang ditunjuk oleh PKS sebagai Ketua DPRD Kota Cimahi sementara. Wakil Ketua Bambang Purnomo dari Partai Gerindra dan Wakil Ketua Purwanto dari PDIP.
Semestinya siapa anggota legislatif dari Partai Demokrat bisa diketahui pekan ini untuk segera membentuk unsur pimpinan definitif.
Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Cimahi Aida Cakrawati mengatakan, pihaknya belum menerima Surat Keputusan (SK) siapa nama yang menjadi Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi sementara dari partainya.
Jatah itu didapat setelah partai berlambang logo mercy ini mendapatkan total enam kursi pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.
"SK-nya belum nyampe ke kami, kalau di pusat katanya sudah. Tapi siapa-siapanya belum tau," tuturnya, Sabtu (31/8/2019).
Menurutnya, DPC Partai Demokrat telah mengusulkan tiga nama yang bakal menjadi Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi ke pihak DPP. Mereka adalah Aida Cakrawati, Edi Kanedi dan dan Rini Martini.
Ketiga nama yang diusulkan itu bukan sosok baru sebagai legislator di parlemen Kota Cimahi. Sebab mereka juga menjabat pada periode 2014-2019 dan terpilih kembali di pileg tahun ini.
"Penentuan itu menjadi kewenangan dari pusat sementara di daerah tinggal melaksanakannya saja. Kemarin kami follow up ke DPD Jabar juga belum terima SK-nya," kata dia.
Dirinya berharap SK penentuan nama yang diutus menjadi Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi dari partainya bisa diketahui pekan ini. Sebab, DPRD Kota Cimahi harus segera membentuk unsur pimpinan definitif. Kemudian harus ada perumusan Badan Anggaran (Banggar), Badan Busyawarah (Banmus) serta Alat Kelengkapan Dewan (AKD) lainnya.
"Kalau belum turun bisa menghambat program kerja DPRD, apalagi kan belum ada penentuan pimpinan definitif. Jadi masih panjang," pungkasnya.
(awd)
Explore More